Loading...
Penelitian

Kontestasi Politik KKR Aceh

Kontestasi Politik KKR Aceh[1]

Aryos Nivada[2]

Abstrak

A very drastic political openness after the Helsinki peace accord in Aceh have implications on the changing patterns of policy making process. The era of political openness has resulted in an agreement forming a Truth and Reconciliation Commission (TRC). But the era of openness gave birth to the establishment of the TRC‘s political contestation. This article aims to analyze the view point of contestation. Theories that will be used in conjunction with the contestation. Theories that will be used in conjunction with the contestation. Of course, answer the problems of the battle formation of the Truth and Reconciliation Commission. Analytical perspective that will be used democracy and human rights. This article would like to explain discourse (discourse fight) on the establishment of the TRC with institutionalism approach. The end of this paper to provide answers to kebuntuhan (stagnation) the establishment of a local TRC in Aceh.

Keterbukaan politik yang sangat drastis pasca perdamaian Helsinki di Aceh telah membawa implikasi pada perubahan pola policy making process. Era keterbukaan politik telah menghasilkan kesepakatan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Akan tetapi era keterbukaan melahirkan kontestasi politik pembentukan KKR. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dengan sudut pandangan kontestasi. Teori-teori yang akan digunakan berhubungan dengan kontestasi. Tentunya menjawab permasalahan dari pertarungan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Perspektif analisis yang akan digunakan demokrasi dan hak asasi manusia. Artikel ini ingin menjelaskan diskursus (pertarungan wacana) atas pembentukan KKR dengan pendekatan institusionalisme. Akhir dari tulisan ini ingin memberikan jawaban terhadap kebuntuhan (kemandekan) pembentukan KKR di lokal Aceh.

Kata Kunci : Kontestasi, Demokrasi, HAM

Pengantar

Tulisan ini mengenai kontestasi politik dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) antara civil society (masyarakat sipil), DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), Pemerintah Aceh (Pemda Aceh), dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Rumusan masalah ditulisan adalah bagaimana kontestasi politik pembentukan KKR di Aceh? Jadi kontestasi politik KKR akan dikaji dengan pendekatan institusionalisme berbasiskan diskursif wacana yang di input dari berbagai referensi tracting media, penelitian sebelumnya, artikel, buku-buku, dll. Sebagai aktor, mereka saling mempengaruhi untuk pembentukan KKR lokal di Aceh. Sedangkan pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Fokus dalam tulisan ini ingin mengetahui pertarungan di antara aktor-aktor politik dalam mendorong pembentukan KKR.

Langkah awal, terlebih dahulu memahami apa itu kontestasi dan hubungannya dengan KKR. ‘Kontestasi’ diserap dari bahasa asing, yaitu Bahasa Inggris berupa ‘Contestation’. Pengertiannya adalah suatu ajang/perlombaan di mana terjadi adu kekuatan atau keunggulan. Bila dikaitkan dengan KKR, maka penulis menterjemahkan sebagai bentuk pertarungan antara yang setuju dan tidak setuju dengan pembentukan KKR. Bagi penulis tidak hanya pertarungan saja, tetapi permainan kepentingan terhadap aktor dengan KKR-nya. Di sinilah kontestasi politik KKR berpeluang menciptakan konflik elit berbasiskan rivalitas di antara para aktor terkait dalam pembentukan KKR.

Membahas sedikit tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah fenomena yang timbul di era transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis, terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya. (Asplund, D. Knut dkk. 2008, h. 364). Penulis mendefinisikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai sebuah lembaga sampiran/penunjang yang dibentuk atas keterlibatan masyarakat sipil serta bersifat permanen dan tidak permanen untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pandangan lain mengatakan KKR merupakan salah satu bentuk upaya perwujudan transitional juctice (Soeprapto 2003, h.1).

Akan tetapi pemahaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di negara-negara yang memiliki institusi serupa, di mana memiliki pengertian dan penggunaan nama berbeda-beda. Inti subtansi keberadaannya tetap menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM, ketika sebuah pemerintah otoriter berubah menjadi pemerintah demokratis.

Sejalan dengan pemikiran Hayner, terdapat lima elemen yang dapat dikatakan karakter umum KKR, yaitu (1) fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu, (2) terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional pada suatu kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada suatu kasus. Ketiga (3) keberadaanya adalah jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai di kerjakan, (4) ia memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apa pun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian, dan (5) pada umumnya dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui keputusan presiden atau melalui undang-undang, bahkan oleh PBB seperti El Salvador. Ada juga diprakarsasi oleh LSM atas pembentuk KKR seperti KKR di Uruguay, Rwanda, dan Brasil (Hayner 1994, hh. 597-665).

Dari pemikiran Asplund, Soeprapto, maupun Hayner. Penulis memiliki pemikiran sendiri terhadap KKR. Kehadiran KKR bukan menekankan pada rekosiliasi antar pelaku dengan korban. Akan tetapi konsep dasar KKR lebih mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan dari kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku atau negara melalui alat kekerasaannya, yaitu militer. Kebenaran dan keadilan merupakan syarat terciptanya rekonsiliasi. Jadi sekali lagi bukan rekonsiliasi yang di utamakan.

I. Pemahaman Teori Kontestasi

Kembali lagi ke tema tulisan ini tentang kontestasi. Teori-teori yang digunakan dalam memahami kontestasi. Dalam kalimat sederhana, kontestasi merupakan pertarungan berbagai macam kelompok, masing-masing memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, dan lain sebagainya. Wacana, atau diskursus akan selalu dibuka, bermunculan pula berbagai perbandingan yang mengundang debat, maupun konflik. Menurut Fahrizal (2007), kontestasi politik sebagai bentuk yang diranah kontestasi wacana. Sedangkan Syakir dan Fadmi Ridwan menilai kontestasi dari sudut pandang interaksi kepentingan aktor. Maksudnya kontestasi politik terjebak dalam kepentingan politis dan mengabaikan kepentingan teknokratis. Sedangkan menurut penulis, dalam tahapan kompetisi berlangsung antar aktor, untuk mengagendakan dan memasukkan kepentingan masing-masing aktor. Disanalah agenda setting sampai formulasi sebagai satu kesatuan yang terjadi dibuat.

Pada prosesnya, pembentukan sebuah institusi yang bekerja dalam interaksi dan kontestasi politik ditinjau dari kepentingan antara aktor akan sangat berpotensi untuk berkonflik antar suku, atau pun beberapa aktor dengan aktor lainnya. Selain konflik, kerjasama pun seringkali berlangsung antar aktor, apalagi pembentukan lembaga atau institusi akan menghasilkan kesepakatan dalam keputusan akhirnya. Di sinilah memunculkan tanda tanya, apa yang melatarbekalangi kontestasi persaingan dan pertarungan di antara yang berpihak dan tidak berpihak.

Kontestasi politik pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat dimaknai dengan melihat bagaimana negara memiliki kepentingan atas pembentukan komisi tersebut. Sesuai dengan pemikiran Hegel, negara merupakan sebuah lembaga yang mandiri, yang punya kepentingan dan kemauan sendiri. Munculnya kontestasi politik pembentukan KKR lebih disebabkan perbedaan pemahaman, kepentingan, dan tujuan. Dampak membangun fragmentasi di antara aktor-aktor yang terlibat dalam kontestasi.

Aktor-aktor yang terlibat dalam kontestasi sangat ditentukan dari kekuatan modal di masing-masing aktor. Sejalan dengan pemikiran Bourdieu, modal merupakan hubungan sosial, artinya suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan dimana ia memproduksi dan mereproduksi (Bourdieu, 1979 : 127). Lebih jauh lagi Bourdieu membagi modal menjadi tiga modal sosial, budaya, dan simbolik. Sedangkan penulis menambahkan kekuatan kontestasi tidak hanya dilihat dari tiga modal tersebut. Akan tetap modal jaringan (investasi jaringan) dan investasi jabatan menjadi modal tambahan yang harus dimiliki aktor dalam pertarungan kepentingan.

II. Perbedaan Pemahaman Kontestasi

                     Aktor

IssueStateCSOHAM (hak asasi manusia)Hak ekonomi, sosial, dan budaya.Hak sipil dan politik.DemokrasiKesejahteraan dan partisipasiPengungkapan kebenaran, keadilan, resparasi, dan rehabilitasi bagi korban konflik.

kerangka

Advokasi CSO di Aceh lebih menekankan kepada hak sipil dan politik dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mengapa advokasi lebih mengarah ke sipol, dikarenakan dalam proses pembentukan KKR terlebih dahulu proses pengungkapan kebenaran guna menunjung tinggi keadilan bagi korban konflik. Pengungkapan kebenaran di sini bagi kalangan CSO di Aceh lebih memilih mekanisme utama pertanggungjawaban negara melalui proses hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan). Melalui mekanisme hukum baru pengungkapan kebenaran terjadi. Terlepas akan kesepakatan rekonsiliasi antar Pemerintah Indonesia dengan masyarakat korban konflik Aceh. Fase berikutnya barulah resparasi dan rehabilitasi. Dari segi politiknya pembentukan KKR merupakan proses peralihan dari pemerintah otoriter dengan kebijakan operasi militer di Aceh, sehingga dibutuhkan penyelesaian secara politik dengan membentuk KKR yang diinginkan rakyat Aceh.

Berdasarkan pengalaman Indonesia penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, negara hanya bertumpukan kepada pemberian kompensasi dan rehabilitasi korban konflik tanpa mengedepankan terlebih dahulu pengungkapan kebenaran serta pemberian hukuman kepada pelaku pelanggar HAM. Dari kondisi perilaku negara menunjukan konsentrasi negara hanya pada hak ekonomi, sosial, dan budaya semata (Yudhawiranata, Agung. 2003, h.25).

Fakta membuktikan atas pemikiran Agung, di mana Pemerintah Pusat perpanjang tangan untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Membuat kebijakan pembentukan Badan Reintegrasi Aceh, di mana badan ini bekerja hanya membagi-bagikan uang kepada korban konflik dan eks kombatan GAM. Tanpa memperdulikan keinginan korban konflik dalam penyelesaian secara hukum.

Pilihan dalam mengambil kebijakan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sangat dilematis. Faktor penyebabnya perbedaan pemahaman, tujuan, dan kepentingan negara dalam penyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan negara melalui operasi militernya di Aceh.

III. Bagan Alur Pikir

kerangka2IV. Melihat Kontestasi dari Pendekatan Demokrasi dan HAM

6.1. Demokrasi

Dalam logika kontestasi politik ditinjau dari sudut pandang demokrasi. Berkembangnya nilai-nilai partisipasi, keterbukaan, dll. Menjadi kunci keberhasilan yang kuat dalam meraih tujuan dari demokrasi itu sendiri. Berbicara demokrasi ruang keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi penting. Ruang itu baru tersedia setelah Aceh mengalami masa kelam konflik yang berkepanjangan. Pengakuan keberadaan masyarakat sipil diakui setelah transisi dari pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Dikorelasikan dengan kontestasi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh transisi demokrasi pasca pemerintah yang bersifat otoriter.

Tindakan otoritarianisme Pemerintah Indonesia diwujudkan dengan memberlakukan kebijakan operasi militer, antara lain daerah operasi militer (DOM) diterapkan selama hampir sepuluh tahun (1989-1998). Pemberlakuan status Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003 – 18 Mei 2005. Syarat utama dalam mengembangkan nilai-nilai demokratis harus menyelesaikan permasalahan di masa rezim otoritarian. Kebutuhan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan syarat dalam mengembangkan nilai-nilai berdemokrasi. Mengapa? Karena masalah masa lalu yang belum terselesaikan akan menjadi penghalang dalam mengembangkan nilai demokrasi.

Bagi Aceh, kehadiran lembaga KKR sebagai nilai terkecil dalam mengembang demokrasi. Mengapa? Dikarenakan demokrasi juga harus membuka kran keinginan dari masyarakat Aceh, khususnya korban konflik. Keinginan itu haruslah ditindaklanjuti oleh negara melalui representatifnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh. Bilamana kebutuhan akan lembaga KKR tidak direalisasikan, hal itu sama juga pemerintah mengingkari akan sistem yang telah dibentuk yaitu sistem demokrasi. Jikalau negara gagal mewujudkan, bisa dikatakan negara lemah dalam menyerap aspirasi kebutuhan prioritas dari masyarakat korban konflik di Aceh.

Akibat ketidakberpihakan aktor Pemerintah Aceh dan DPRA menyebabkan masyarakat sipil membutuhkan energi besar melakukan advokasi pembentukan KKR di Aceh. Untuk itu masyarakat sipil perlu meletakan peran (role enactment) yang strategis agar terkonsolidasi gerakan untuk melakukan advokasi KKR. Tujuannya agar kepentingan politik Pemerintah Aceh dan DPRA tidak bisa menggagalkan pembentukan KKR. Basis konsolidasi harusnya mengedepankan nilai-nilai berdemokratis. Maka harus melalui dimensi kultural, sistem pemerintah, dan manajemen gerakan. Kesemua itu terlebih dahulu harus dipahami masyarakat sipil di Aceh, sebelum mewujudkan hadirnya KKR.

Energi besar itu pun menguras logistik yang menyebabkan pertarungan antar aktor yang tidak setuju terhadap KKR kurang begitu maksimal. Sehingga advokasi terkadang masif dan terkadang lambat berjalan. Meskipun demikian, sifat optimisme dan semangat jangan pernah luntur. Walaupun aliran donor tidak mengarah pada issue HAM, karena dianggap tidak seksi lagi ataupun ancaman dari pihak-pihak tertentu yang tidak berkeinginan terbentuknya KKR di Aceh. Disisi lain, bahwa setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan fisik dan non fisik. Jangan sampai bentuk pengorbanan dari masyarakat sipil memfasilitasi kebutuhan masyarakat korban konflik gagal dimata korban konflik sendiri. Sudah negaranya tidak memiliki keseriusan (political wiil), ditambah lagi masyarakat sipil mati suri dari gerakan advokasi terhadap KKR di Aceh.

Partisipasi dalam membentuk KKR haruslah melibatkan masyarakat Aceh yang terkena dampak akibat konflik yang mendera Aceh. Kita mengetahui, bahwa partisipasi bagian dari demokrasi itu sendiri. Jangan sampai konsep KKR lahir dari pemikiran kalangan CSO/NGO maupun masyarakat sipil lainnya seperti akdemisi, mahasiswa, wartawan, dll. Bukan murni dari pemikiran korban konflik. Sehingga KKR yang terbentuk nantinya, memiliki rasa kepemilikan, bukan hanya memiliki segelintir organisasi maupun personal orang.

Kembali lagi mengulas qanun KKR dihasilkan dari partisipasi berbagai komponen masyarakat sipil dan masyarakat korban konflik saja. Tidak hanya sampai disitu saja, gerakan masyarakat sipil di Aceh telah berhasil mendirikan wadah komunikasi guna membangun sinergisasi dan konsolidasi yaitu Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK), dimana menjadi hostnya adalah Aceh Judicial Monitoring Institute. Keberhasilan mendirikan wadah KPK haruslah selaras dengan bukti kerja riil dalam memperjuangkan KKR di Aceh. Jangan sampai menjadi mandul, akibat konflik di internal yang berujung pada materi saja. Wal hasil sibuk menyelesaikan konflik internal, kerja bagi pembentukan KKR berjalan di tempat.

Kunci keberhasilan KKR terletak pada komunikasi, maksudnya dibutuhkan agenda pertemuan rutin segi tiga antara Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan komponen masyarakat sipil. Tujuannya untuk membangun kekuatan dalam melakukan negosiasi kepada Pemerintah Indonesia (pusat). Kenyataan masing-masing terfriksi pada kepentingan terselubung. Tidak menutup kemungkinan masih melekat stereotype permusuhan satu sama lainnya. Padahal, KKR seharusnya bisa dijadikan momentum melakukan kemesraan gerakan seperti di romantika Undang-undang Pemerintah Aceh.

Ditakutkan masyarakat korban konflik semakin menggunung keapatisannya. Setelah apatis terhadap Pemerintah Aceh, makin diperkuat lagi apatis kepada masyarakat sipil. Berangkat dari kondisi tanpa sadar mengarahkan pemikiran korban konflik”kami dijadikan komoditas dan objek kepentingan saja” terlepas bentuk kepentingan, apakah kepentingan program masyarakat sipil di Aceh, kepentingan Pemerintah Aceh, dan kepentingan elit politik di Aceh meraih menjadikan lumbung suara dari korban konflik pada saat pilkada dan pemilu.

Menariknya lagi, kontestasi politik terjadi dalam hal pemahaman dalam penyelesaian masalah kemanusian. Hal ini akan mendorong kristalisasi ide-ide penyelesaian pelanggaran HAM berat, yang tentu saja harus diperjuangkan dalam arena politik dan arena manapun. Untuk itu aktor politik akan mensukseskan apa yang telah dianggap penting. Bagi aktor politik yang berpatokan kepada demokrasi, maka cara pikir memfokuskan kepada politik partisipasi dan keterbukaan. Sedangkan aktor yang menggunakan nalar HAM, maka dalam pikirannya pengungkapan kebenaran, keadilan, dan resparasi dan rehabilitasi syarat mewujudkan demokratisasi.

6.2 Hak Asasi Manusia

Korban konflik dan masyarakat sipil membutuhkan kehadiran KKR di Aceh. Keinginan pembentukan institusi terlindungi dan diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil Politik. Pada pasal 2 di UU tersebut, menjelaskan kewajiban negara merealisasikan” Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan”

Bila merujuk pada pasal di atas, KKR di posisikan sebagai lembaga yang dipercaya memulihkan sekaligus mendorong penyelesaian di peradilan. Walaupun KKR bukan lembaga yang melakukan eksekutor atau menentukan hukuman seseorang pelanggar HAM. Selain itu, KKR juga menjalankan fungsinya yaitu memediasi hak korban konflik mencari kebenaran dan keadilan pasca tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan, jikalau KKR terbentuk nantinya.

Lembaga atau institusi yang dibentuk haruslah memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam operasional serta mekanisme menjalankannya. Di samping itu dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil di dalam struktur institusi tersebut. Sehingga keberpihakan terhadap korban konflik dapat terwujud. Ciri khas dari institusi KKR semi negara, dikarena keterwakilan masyarakat sipil di dalamnya.

Keberadaan institusi KKR juga harus melindungi saksi, tentunya harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Mekanisme menjalankan tertuang melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, memberikan perlindungan kepada saksi dan kepada korban yang melapor ke lembaga KKR memanggil pada saat dibentuk di Aceh nantinya. Tertuang dalam pasal 13 dan 14. Isinya sebagai berikut :

Pasal 13;

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.

Pasal 14;

1.   Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi.

2.  Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukuman nasional.

Kalau melihat lebih jauh lagi, kehadiran institusi KKR karena ketidakpercayaan terhadap institusi negara yang sudah terbentuk seperti kepolisian, pengadilan, dll. Sejalan dengan pemikiran Cornelius Lay (Lay 2006, h. 6) mengatakan, proses kelahiran lembaga-lembaga sampiran negara merupakan refleksi dari kontestasi dua kecenderungan klasik yang menjadi salah satu pertanyaan-pertanyaan besar yang bersifat permanen dalam studi ilmu politik, yakni kecenderungan sentripetal (konsentrasi kekuasaan) dan cenderungan sentrifugal (pemencaran kekuasaan).

Bagi penulis, institusi yang dipercaya bisa menyelesaikan permasalahan kemanusian tidak mengadopsi dan mempraktekan hak asasi manusia dalam kenyataannya. Berangkat dari kondisi itu, korban konflik berharap besar terhadap kehadiran KKR. Bilamana negara tidak merealisasikan kebutuhan akan institusi KKR, maka negara tidak menegakan HAM apa yang sudah dilakukan melalui kebijakan operasi militer di Aceh. Bentuk penegakan HAM, salah satunya menghadirkan dan membentuk institusi KKR.

Ditinjau dari hak resparasi bagi korban konflik merupakan wujud pemenuhan dari aspke hak asasi manusia pasca konflik, dimana melalui kebijakan operasi militernya. Selain daripada itu pemulihan hal sipilnya bagi korban konflik yang di klaim sebagai cuak harus di reintegrasikan ke masyarakat. Ditambah lagi bagi kalangan PETA dan Inong Bale (tentara perempuan GAM) tidak tersentuh dalam kebijakan dan program reintegrasi yang dilakukan Pemerintah pusat dan daerah. Kalau pun ada sebagaian kecil dari mereka yang merasakan dampaknya tidak holistik.

V. Kontestasi Wacana di Media

Di sub tulisan ini, penulis akan melakukan pemetaan atau klasifikasi aktor yang pro dan kontra terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Teknis pemetaan/klasifikasi melalui metode tracking media massa. Beranjak dari penginputan data media bisa di analisis kontestasi politik aktor-aktor yang terlibat pada pembentukan KKR. Media yang digunakan tidak hanya media lokal, tetapi media nasional dijadikan rujukan mencari kontestasi aktor dalam pembentukan KKR lokal Aceh.

Seperti penjelasan diatas, penulis akan membagi aktor yang pro dan kontra. Berikut ini hasil penginputan di berbagai media :

4.1 Masyarakat Sipil

Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Mawardi Ismail, mengatakan, dalam kehidupan masyarakat Aceh, penyelesaian suatu masalah melalui jalan damai merupakan hal yang lumrah dan disukai. Hal tersebut, kata Mawardi, berdasarkan pada prinsip bahwa “pemaafan” dalam hukum Islam dianggap lebih baik dan dianjurkan dibandingkan dengan “penghukuman”.

“Penyelesaian kasus-kasus yang menyebabkan matinya orang sekali pun, dapat dilakukan melalui upacara perdamaian berdasarkan nilai-nilai adat dan agama. Karena itu, walaupun dalam hukum positif hal ini dapat dibenarkan, tetapi paling tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman,” ujarnya.

Artinya, dia menambahkan, bahwa secara sosiologis, keberadaan KKR di Aceh merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat adanya konflik yang cukup lama dan sebelum perdamaian dapat diwujudkan, tidak sedikit masyarakat Aceh yang menjadi korban (www.nikoya106fm.com, Senin, 26 Nopember 2007).

Pandang yang hampir sama diungkapan Koordinator Human Rights Working Group, Rafendi Djamin, menyatakan bahwa semangat pembentukan pengadilan HAM dan KKR Aceh adalah menghentikan kekerasan yang terjadi di bumi Serambi Mekah sejak ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) oleh rejim Orde Baru. Menurut Rafendi, dicabutnya UU KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membatalkan pembentukan KKR Aceh. Sebab, dasar pembentukan KKR Aceh adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang sampai saat ini masih berlaku.

“Perjanjian Helsinki dan UU PA memandatkan pembentukan pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mereka (masyarakat Aceh) tinggal menunggu support dari DPR pusat dan pemerintah,” kata Rafendi Jamin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengatakan bahwa pembentukan KKR Aceh merupakan langkah awal pembangunan Aceh yang berkeadilan dan bermartabat. Mengingat UU KKR Nasional telah dihapuskan, kini diperlukan terobosan kebijakan politik tingkat lokal untuk mendukung pembentukan KKR Aceh. “Semua ini memberikan landasan hukum untuk pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat lokal. Karena tidak ada lagi UU KKR, perlu terobosan tingkat lokal yang berdasarkan hukum qanun.”

Menurut Galuh, pembentukan KKR Aceh harus berdasarkan prinsip yang diakui di tingkat internasional. Sebagai upaya mengungkap kebenaran, KKR Aceh harus independen, tidak diskriminatif, memastikan partisipasi masyarakat, mengutamakan perlindungan hak- hak korban, dan saling melengkapi dengan proses pengadilan. “Tugas.

KKR nantinya melakukan pencarian kebenaran dan rekonsiliasi dengan cara mempertemukan korban dengan pelaku pelanggaran HAM di tingkat komunitas serta reparasi (pemulihan) melalui perbaikan kondisi korban,” ujarnya (VHRmedia.com, 23 Januari 2008 ).

Diperkuat lagi dari pendapatn Hendra Budian, Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute menyebutkan bahwa perjuangan untukmenegakkan HAM di Aceh bukanlah bertujuan untuk merusak perdamaian. “Perjuangan HAM ini merupakan salah satu cara untuk mengekalkan perdamaian,” katanya berapi-api. Gaya bicara berapi- api memang ciri khas Hendra. Akivis asal Banda Aceh ini menyebutkan bahwa dirinya bersama LSM lokal yang konsen di bidang penegakkan HAM di Banda Aceh sedang menyusun draf Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh. “Minggu depan mungkin draf ini kita ajukan ke Gubernur Irwandi,” katanya di depan seratusan orang korban tindak kekerasan di Aceh siang itu (acehmagazine.com, Selasa, 17 April 2007).

Di lain pihak gabungan dari beberapa lembaga masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan sikap atas pelanggaran HAM yang terjadi pasca konflik. Lembaga itu terdiri dari : KontraS, KontraS Aceh, Federasi KontraS, SPKP HAM (Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM) Aceh dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM (KKP HAM) Aceh Besar serta Komunitas Korban HAM Pelanggaran HAM (K2HAU) Aceh Utara, meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan atas rangkaian pelanggaran berat HAM yang terjadi di Aceh pada masa Daerah Operasi Militer (“DOM”), pasca-DOM maupun pada Darurat Militer/Darurat Sipil.

Gerakan advokasi ternyata di dukung oleh korban konflik. Hal ini terbukti, ratusan korban konflik di Aceh mengelar unjuk rasa di depan gedung DPR Aceh pada kegiatan memperingati hari HAM internasional. Mereka kembali mendesak parlemen untuk segera membuat Qanun atau peraturan daerah tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.

Ketua Umum Lembaga Studi Advokasi Independen Peradilan Indonesia (LSAIPI) Suhardi Somomoeljono, mengatakan dibatalkan atau tidak UU No 27 tahun 2004 tentang KKR oleh MK sama sekali tidak menimbulkan implikasi apa-apa baik terhadap para pelaku maupun korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan subyek-subyek hukum. Hal itu terjadi karena UU KKR dibuat DPR tanpa keterkaitan dengan norma-norma hukum, khususnya hukum internasional.

“Landasan filosofis UU KKR juga sangat lemah, sehingga sama saja ada atau tidak ada undang-undang itu,” ujarnya. Menurut praktisi hukum dan aktivis HAM itu, UU KKR seharusnya dibuat dengan memperhatikan ketentuan hukum internasional, khususnya PBB dan amnesti internasional. Dengan demikian, UU KKR akan diperhitungkan kalangan internasional.

“Kenyataannya tidak demikian, maka wajar kalau UU KKR dibatalkan. Undang-undang itu memang dibuat DPR semaunya, tergesa-gesa,” kata Suhardi (Suarakarya, 11 Desember 2006).

Berdasarkan tracking media dapat di simpulkan pembentukan KKR terbagi menjadi dua kubu, pertama yang mendukung dan kedua yang tidak mendukung disebabkan faktor kepentingan. Dinamika kontestasi lebih kuat dari kalangan masyarakat sipil sedangkan political wiil pemerintah pusat dan daerah menghadirkan KKR tidak begitu kuat. Di sisi lain kemajuan dalam advokasi KKR dari kalangan masyarakat sipil sudah luar biasa, ditunjukan dengan draf qanun KKR versi masyarakat sipil. Tetapi usulan dari Pemerintah Aceh (eksekutif) tidak terealisasi, ini bentuk ketidakpedulian atau lepas tangan dari Pemerintah Aceh.

5.2.  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh

Faktanya, CSO/NGO dan komponen masyarakat sipil lainnya begitu masif dalam memperjuangkan kehadiran KKR di Aceh. Buktinya sudah menghasilkan qanun (perda) KKR, walaupun belum kunjung disahkan oleh DPRA. Menurut penulis kewajiban dari anggota dewan di DPRA membahas qanun KKR. Apabila mengingkari, salah satu fungsi utama anggota yaitu legislasi. Kita mengetahui keberadaan mereka menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh, khusus masyarakat korban konflik.

Pemerintah Aceh sendiri terlihat tidak memiliki tangggu jawab serius, kalaupun tim membuat qanun KKR versi Pemerintah Aceh telah dibentuk namun denyut kerjanya sama sekali tidak nampak ke publik. Minimal di informasikan perkembangan kerja tim dalam merumuskan qanun KKR. Jangan sampai di asumsikan pembentukan KKR oleh tim Pemerintah Aceh sebagai strategi pecitraan saja. Seakan-akan ada kepedulian serius, kenyataan nol besar. Bahkan gubernur Aceh pun terkesan tidak mau membentuk, dikarenakan akan menambah anggaran daerah. Sesuai dengan pernyataannya“KKR butuh biaya mahal. Jadi tidak cukup kalau dibentuk dengan qanun. Tapi harus dengan penerbitan undang-undang,” (Serambi Indonesia,Wed, Aug 18th 2010).

Sementara itu, menangapi permintaan pembentukan KKR, Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah mengatakan, pihaknya masih menunggu lahirnya aturan tentang KKR secara nasional. Dia berjanji akan menampung aspirasi masyarakat.

“Semua butuh proses dan kami akan pertimbangkan usulan tersebut, kami akan masukkan dalam pembahasan Qanun tahun depan dan akan menjadi prioritas,” ujarnya. Masa yang terdiri dari masyarakat korban konflik dan mahasiswa dari sejumlah universitas di Aceh masih bertahan di halaman Gedung DPR Aceh. Mereka meminta DPR Aceh mengelar sidang istimewa untuk membahas pembentukan KKR di Aceh (nasional.vivanews.com, 8 Desember 2010).

Anggota dewan lainnya, yaitu  Abdullah Saleh dari Komisi A sempat menemui massa dan menjelaskan bahwa dalam salah satu pasal di UUPA disebutkan, KKR ada keterkaitan dengan pusat, sehingga Aceh tidak bisa mengambil keputusan jika pusat tidak memutuskan. Namun Hasbi berjanji jika Januari-Februari 2011 pemerintah pusat tidak juga menyetujuinya maka DPRA akan menempuh upaya sendiri (m.serambinews.com, Dec 10th 2010).

Alasan DPRA maupun Pemerintah Aceh tidak merealisasikan KKR, disebabkan Undang-Undang Pemerintahn Aceh (UUPA) Pasal 229, 230, dan 231 tersebut terbentur dengan UU Nomor 27 Tahun 2004 mengenai keberadaan KKR Nasional. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa KKR di Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dengan KKR (Nasional). Masalahnya UU No 27 tahun 2004 telah dibatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pda tahun 2006. Pembatalan UU No 27 tahun 2004 Tentang KKR oleh MK adalah melalui putusan dengan Nomor Perkara 006/PUU IV/2006 dan 020/PUU IV/2006 yang menyatakan UU KKR bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945 dan UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahkan tindakan mengarah pada lepas tanggung jawab membawa aktor pelanggaran HAM ke meja hijau tidak menjadi tujuan utama Pemerintah Aceh. kecenderungan lebih memfokuskan kepada tindakan rekonsiliasi tanpa melakukan prinsip-prinsip pengungkapan kebenaran dan keadilan dalam konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal ini terlihat pada pemberitaan di media analisis (21/8/2008). Karo Hukmas Setdaprov Aceh, A Hamid Zein mengatakan”KKR bukanlah untuk mengungkap lagi luka di masa lalu. Sebaliknya, justru untuk menghilangkan luka dan dendam masa lalu secara arif dan berharga diri,” ujarnya. Sejalan dengan pemikiran Gubernur Aceh yang apatis terhadap KKR, Irwandi Yusuf. Dirinya mengakui, kalaupun nantinya di Aceh sudah terbentuk KKR, Komisi Penyelesaikan Klaim dan Pengadilan HAM, tidak menjadi jaminan bahwa kekerasan akan berakhir di daerah ini.  Namun, setidaknya pembentukan ketiga lembaga ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah untuk lebih serius memperhatikan dan menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan kekerasan. “Tidak ada demokrasi tanpa berhentinya aksi kekerasan,” tegas Gubernur (Analisa, 21/8/2011).

VI. Akhir Sebuah Pemikiran

Sejatinya, perjuangan untuk menegakan keadilan dan kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memang sangat membutuhkan kesabaran ekstra. Kontestasi bentuk daripada perjuangan sehingga membutuhkan kesabaran dalam mewujudkannya. Kontestasi para aktor politik dalam menyelesaikan permasalahan kemanusian pasca tindakan Pemerintah Indonesia melalui kebijakan operasi militer, seharusnya bukan menimbulkan fragmentasi yang mengarah kepada konflik. Akan tetapi dimaknai sebagai khazanah atau pun keragaman pemikiran. Penyatuan dari perbedaan tersebut, melalui komunikasi dalam merumuskan pembentukan KKR serta implementasi mandat yang akan di jalankan.

Namun kita harus optimis, walaupun kontestasi terjadi tetapi akuntabilitas dari perangkat pemerintah (pusat, daerah, DPR RI, DPRA) harus mampu menjawab keinginan dari masyarakat korban konflik. Selain itu, pembentukan KKR sebagai wujud hadirnya penegakan HAM pasca perdamaian di Aceh. Di sisi lain para aktor politik harus menghilangkan kepentingan terselubung di atas penderitaan dan keinginan rakyat Aceh, khusus korban konflik. Prinsip yang harus ditanam baik penulis sendiri maupun lainnya adalah di mana keinginan pasti ada jalan memperolehnya (meraihnya). Tanpa kegigihan dalam memperjuangkan kehadirannya niscaya akan sia-sia.

Kalau merujuk pada pemikiran Fahrizal dan Bourdieu jelas menunjukan kontestasi menjadi bagian dari dinamika kepentingan yang bermain. Kontestasi akan berakhir, manakala seseorang atau kelompok telah berhasil memperoleh kepentingan. Tetapi, kontestasi bisa memicu konflik yang menyeret rakyat terikut dalam pusaran kontestasi. Otomatis posisi rakyat menjadi dilema yang berujung kepada ketidakadilan. Maka kuncinya terletak pada kontestasi yang memikirkan dan peduli kepada kebutuhan rakyat, tapi ini berpikir secara ideal. Kemungkinan tidak terealisasi besar, tapi harapan harus di tegakan dalam melakukan perubahan.

Referensi

Buku

Asplund, D. Knut, dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII. Yogyakarta.

Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction Critique Sociale Du Jugement. Paris. Minuit.

Farizal. 2007. Wacana Partai di Tingkat Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Media Cetak (Critical Discourse Analysis terhadap Pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sleman pada Tahun 2005 pada Harian Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, dan Kompas Edisi Yogyakarta. Yogyakarta. Pascasarjana UGM (Thesis).

Hayner, Priscilla. 1994. Fifteem Truth Commissions 1974 – 1994 Comparative Study in Human Rights Quertely.

Lay, Cornelis. 2006.  State Auxiliary Agencies. Dalam Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III. PSHK. Jakarta.

Ridwan, Fahmi. 2008. Pengalaman Aceh Mengelola Kontestasi Politik (Studi Kontestasi Birokrat, Politisi, dan Ulama dalam Proses Kebijakan Anggaran Dayah Aceh. Pascasarjana UGM (Thesis).

Soeprapto, Enny. 2003. Dalam Makalah Bertema”Penyelesaian Masalah Bangsa Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Lembaga Kajian Demokrasi (LkaDe). Jakarta.

Syakir. 2008. Kontestasi dibalik Perumusan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2006 (Kasus Penentuan Persyaratan Calon Kepala Daerah, Partai Lokal, dan Calon Perorangan). Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana UGM (Thesis).

Yudhawiranata, Agung. 2003. Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Masa Lalu. Artikel dalam Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. 1 No. 1. Elsam. Jakarta.

Media

acehmagazine.com. Selasa. 17 April 2007

Analisa. 21/8/2011

m.serambinews.com. Dec 10th 2010

nasional.vivanews.com. 8 Desember 2010

Serambi Indonesia.Wed. Aug 18th 2010

Suarakarya. 11 Desember 2006

VHRmedia.com. 23 Januari 2008

www.nikoya106fm.com. Senin. 26 Nopember 2007


[1] Tulisan ini tugas kuliah ketika menempuh S2 Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.

[2] Peneliti Aceh Institute

One comment
  1. Rahmat Ansari

    dulu saya pernah berpikir bahwa tidak ada kerja pemerintah yang benar. Ketika saya bertemu dengan kawan-kawan hebat di Jogja, saya berpandangan bahwa kebenaran itu tergantung konsensus.
    jika hari iini saya jadi pemimpin, saya tidak akan menunggu semua orang setuju untuk mengambil sebuah keputusan yang menurut saya dan beberapa orang staf saya bahwa itu sudah benar. Ketika saya harus menunggu semua orag setuju, maka hingga akhir jabatan saya, saya tidak akan pernah mengambil keputusan… Jika kita tdk bisa merubah, kitalah yang berubah hehehe intinya tulisan bang Aryos Nivada Luar Biasa…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Hit Counter provided by technology news