Tidak Nama file Unduh
1 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Unduh
2 Undang-undang No.1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Unduh
3 Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pertemuan Paripurna 17 Februari 2015 Unduh
4 Lampiran UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berbentuk Undang-Undang Unduh
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berbentuk Undang-Undang Unduh
6 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Unduh
7 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Unduh
8 Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Unduh
9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Unduh
10 Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Unduh
11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Unduh
12 Kata Kunci: Terjemahan Tidak Resmi IFES Indonesia dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [English] Unduh
13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [Bahasa] Unduh
14 UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Bahasa] Unduh
15 [PDF] Undang-Undang No.5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas-Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentan Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Telah Ada Kali Kali Dirka Unduh
16 [PDF] Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae Unduh
17 [PDF] Undang-Undang No.4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat Unduh
18 Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
19 Lampiran UU No.8 / 2012 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi UU Unduh
20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
21 Naskah Akademik Perubahan Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
22 Undang-Undang No. 10 Tahun 2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan D Unduh
23 Undang-Undang No.8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undan Unduh
24 Undang-Undang No.1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang No.2 Tahun 1980 Unduh
25 Undang-Undang No.2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dari Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1975 Unduh
26 Undang-Undang No.17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Unduh
27 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
28 Undang-Undang No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Berbentuk Undang-Undang Unduh
29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Unduh
30 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat Unduh
31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953) Unduh
32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
33 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Unduh
35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Telah Beberapa Kali Diubah, Ter Unduh
36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Unduh
38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pertai Politik Unduh
39 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Unduh
40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Unduh
41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Unduh
42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Unduh
44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Unduh
45 Undang-Undang No.2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dibalik Dengan Undang-Undang Unduh
46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Unduh
47 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Unduh
48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Unduh
49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Unduh
50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Unduh
51 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Unduh
52 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Unduh
53 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Unduh
54 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Unduh
55 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unduh
56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pertai Politik Unduh
57 Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik v1 2012-04-27 id [English] Unduh
58 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Unduh
59 Kata-kata kasar: Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik v1 2012-04-27 [English] Unduh
60 Kata Kunci: Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Peraturan KPU No.15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan KPU No.7 Tahun 2012 v1 2012-11-30 en [English] Unduh
61 Terjemahan tidak resmi IFES Indonesia dari Peraturan KPU No.15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan KPU No.7 Tahun 2012 v1 2012-11-30 en [English] Unduh
62 UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Unduh
63 UU No.9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Unduh
64 Keputusan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Unduh
65 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Unduh
66  Keputusan Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Katagori Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang penyuluhan Pada Jabatan kerja Penyuluhan Anti Korupsi.  Unduh